Penilaian ini mencakup pengumpulan facts, perhitungan emisi menggunakan metodologi yang diakui secara internasional, dan identifikasi “hotspot” emisi, yaitu area di mana pengurangan emisi paling mungkin dilakukan.
Industri: Proses produksi, manufaktur, dan konstruksi sering kali melibatkan penggunaan energi intensif dan bahan baku yang menghasilkan emisi GRK.
Penerapan cara menghitung TKDN jasa dan barang berguna untuk menambah nilai tambah produk nasional dan juga membantu promosi industri dalam negeri.
SBTi mendorong perusahaan untuk menetapkan concentrate on pengurangan emisi yang selaras dengan sains terbaru tentang perubahan iklim. Focus on berbasis sains ini bukan hanya ambisius, tetapi juga realistis dan dapat dicapai.
Biaya manajemen proyek dan perekayasaan, dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek.
TKDN menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. TKDN terdiri dari beberapa jenis dan biasanya menyinggung beberapa sektor essential tertentu yang ada di Indonesia, seperti pembangkit listrik hingga peralatan minyak dan gas.
Dorongan sertifikasi TKDN oleh Kementerian Perindustrian menjadikan para pelaku usaha berbondong-bondong mengikuti sertifikasi. Hal tersebut dilakukan agar dapat terus menghasilkan barang dan jasa..
Dukungan Pemerintah: Selain prioritas dalam tender, pemerintah juga sering memberikan dukungan lain bagi perusahaan dengan TKDN, termasuk insentif konsultan TKDN fiskal.
Proses ini memastikan bahwa produk yang mendapatkan Sertifikat TKDN benar-benar mendukung penggunaan komponen dalam negeri dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian sektor industri dalam negeri. Selain itu, sertifikat TKDN akan membantu produk yang dihasilkan supaya lebih banyak terserap melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Di pasar domestik, produk dengan Sertifikat TKDN cenderung lebih diminati oleh proyek-proyek pemerintah dan lembaga publik yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Produk dalam negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud tersebut harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.
Menempatkan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan, membantu perusahaan yang berbasis pada implementasi peraturan pemerintah khususnya Kemnaker dan Kemenperin.
Dalam beberapa instansi, jasa TKDN digunakan sebagai salah satu preferensi sebagai penentu kriteria pemenang pada proses pengadaan barang dan jasa. Adapun manfaat dari TKDN antara lain sebagai berikut.